Beranda Hukum ⁠⁠⁠Konsorsium Anti Korupsi (KAK) Papua Barat Desak Anggota DPRD kabupaten/Kota Ajukan Raperda...

⁠⁠⁠Konsorsium Anti Korupsi (KAK) Papua Barat Desak Anggota DPRD kabupaten/Kota Ajukan Raperda Transparansi Anggaran

708
BERBAGI
Penggagas Konsorsium Anti Korupsi (KAK) Papua Barat, La Deny Laode Badi
alterntif text

Jakarta, Suarapelita.com – Pegiat antikorupsi dan penggagas Konsorsium Anti Korupsi (KAK) Papua Barat, La Deny Laode Badi mendesak anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Papua Barat agar segera menggelar Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD).

Laode menyampaikan bahwa sebagai wakil rakyat sudah selayaknya para legislator menunjukkan pemihakannya secara nyata kepada rakyat dengan memasukkan TPAD sebagai Perda di setiap Kabupaten/Kota se-Papua Barat.

Lanjut Laode, bilamana Perda TPAD ini ada maka bargaining position anggota DPRD dan DPRD sebagai institusi akan semakin kuat dalam mengontrol Pemda serta SKPD agar tertib dan tepat guna dalam pengelolaan anggaran daerah.

Pada sisi yang lain, Perda TPAD ini adalah cerminan dari semangat para legislator daerah untuk turut serta membantu KPK dan Pemerintahan Presiden Jokowi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Dasar hukum Perda TPAD ini sudah jelas yaitu UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP),
UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme serta UU No. 31 tahun 1999 (jo. UU No. 20 tahun 2001) tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Sudah saatnya para anggota dewan ini cepat-cepat mengajukan rancangan Perda TPAD karna nantinya mereka akan dinilai oleh rakyat sebagai legislator yang berani dan pro rakyat, karena sejatinya rakyat haus akan kehadiran legislator yang antikorupsi. Pada sisi yang lain, rasa keadilan publik akan bagaimana anggaran daerah itu dikelola dan seperti apa akuntabilitasnya bisa terpenuhi bilamana Perda TPAD ini ada,” pungkas Laode. (Red)