Beranda Hukum Eddy Rumpoko Diduga Melanggar pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang...

Eddy Rumpoko Diduga Melanggar pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

330
BERBAGI
alterntif text

Jakarta, Suarapelita.com – Tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tangan Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko, Kepala Bagian Unit Layanan Pengaduan (ULP) Pemkot Batu Eddi Setiawan dan pemilik Amarta Hills Hotel Filipus Djap. Ketiganya ditangkap berkaitan suap pengadaan meubelair.

Penangkapan ini bermula dari operasi senyap yang dilakukan KPK kepada Filipus sekitar pukul 12.30 WIB, Sabtu (16/09/17).

Tim satgas mendapati Filipus bertemu dengan Eddi Setiawan di restoran hotel Amarta.

Saat itu juga, keduanya lalu pergi menuju parkiran dan diduga terjadi penyerahan uang sebesar Rp100 juta dari Filipus ke Eddi Setiawan.

Sekitar 30 menit kemudian, Filipus bergerak ke rumah dinas Eddy Rumpoko untuk menyerahkan uang sebesar Rp200 juta. Uang itu terdiri dari pecahan Rp50 ribu yang terbukus kertas koran dan dimasukan ke paper bag.

Selepas penyerahan uang itu, tim satgas langsung bergerak menangkap keduanya beserta sopir Eddy Rumpoko, berinisial Y. Penyidik menyita uang Rp200 juta.

“Ketiganya kemudian dibawa tim ke Polda Jatim untuk pemeriksaan awal,” kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Minggu (17/09/17).

Sementara itu, tim lainnya mengikuti Eddi Setiawan dan menangkapnya di sebuah jalan di daerah Batu, sekira pukul 16.00 WIB. Dari tangan Eddi Setiawan disita uang sebesar Rp100 juta yang terbungkus koran di dalam paper bag.

Kemudian, ketiganya dibawa tim satgas ke Jakarta untuk diperiksa secara intensif di Gedung KPK. Setelah pemeriksaan 1×24 jam dan gelar perkara, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka.

Filipus sebagai pemberi diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Eddy Rumpoko dan Eddi Setiawan sebagai penerima diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (Hendra)