Beranda Ekonomi Komisi XI DPR RI Akan Panggil Gubernur BI Terkait Top Up Saldo...

Komisi XI DPR RI Akan Panggil Gubernur BI Terkait Top Up Saldo e-monay

434
BERBAGI
KURSI KETUA DPR RI
alterntif text

Jakarta, Suarapelita.com – Anggota Komisi XI DPR Bidang Keuangan, asal Partai Gerindra, Wilgo Zainar berpendapat, kebijakan Guber­nur BI Agus DW Martowardojo akan menyengsarakan rakyat. Sebab, sebesar apa pun biaya top up saldo e-money tetaplah membebankan.

“Coba dihitung, orang isi sal­do bisa 3-5 kali sebulan. Biaya Rp 1.500 dikali hitung paling banyak 5 kali, total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 7.500 per bulan. Perbankan mendapatkan manfaat bunga capai Rp 64 juta dikali minimal ada 50 ribu kartu, bisa sampai Rp 3,2 triliun itu besar sekali. Mereka masih mau ambil untung juga dari biaya top up,” imbuh Wilgo seperti dikutip dari Rakyat Merdeka. 

Wilgo juga me­negaskan, kebijakan BI tersebut telah menjadi paradoks, di mana Bank Sentral tengah gencar me­nyerukan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), namun di sisi lain wasit sistem pembayaran itu malah membebankan masyarakat.

Apapun alasan yang dipakai BI maupun perbankan, imbuh­nya, pihaknya tetap keberatan. “Jika alasan pengenaan biaya top up karena tidak murahnya in­vestasi teknologi, itu kan sudah menjadi kewajiban perbankan. Sebab, jika teknologi mereka tidak diupgrade, bisnis mereka akan tergerus seiring perkem­bangan zaman,” tandas.

Untuk itu Komisi XI beren­cana memanggil Bekas Menteri Keuangan tersebut, bersama Him­punan Bank-bank Negara (Himba­ra), pengelola jalan Tol Jasa Marga dan pihak lain yang terkait.

“Intinya, hampir sebagian besar kami di Komisi XI tidak sepakat dan menolak dengan keputusan BI itu. Senin depan kami baru rencana ada pembicaraan untuk penjadwalan pemanggilan mere­ka. Karena minggu ini Komisi XI ada kunjungan Kerja di Sumatera Utara, Sulawesi Utara dan Jawa Timur,” katanya.

Rencananya dalam rapat ber­sama BI tersebut, selain mem­pertanyakan kebijakan yang tidak pro rakyat, Komisi XI juga akan membahas Undang-Undang Mata Uang. Di mana dalam beleid itu disebutkan bahwa alat pembayaran rupiah yang sah adalah rupiah, se­dangkan pembayaran dengan kartu e-money belumlah diatur.

“Kalau e-money menjadi satu-satunya alat pembayaran yang digunakan di tol tanpa ada tran­saksi tunai, harus ada amande­men penambahan klausul dalam undang-undang. Dan ini tidak serta merta saja langsung diber­lakukan. BI tak boleh seenaknya menerapkan aturan tanpa melihat aturan lainnya,” tegasnya.