Beranda Nasional Wiranto : Pemerintah Akan Terbitkan Perpres Dewan Kerukunan Nasional

Wiranto : Pemerintah Akan Terbitkan Perpres Dewan Kerukunan Nasional

271
BERBAGI
Menko Polhukam, Wiranto
alterntif text

Jakarta, Suarapelita.com – Pemerintah berencana akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembentukan Dewan Kerukunan Nasional. Lembaga ini dimaksudkan untuk menggantikan fungsi dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

“Sudah hampir selesai, sebentar lagi juga akan muncul,” ujar Menko Polhukam Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (22/9).

Wiranto menjelaskan dulu KKR dibentuk untuk mengimbangi Komnas HAM. Meskipun Komnas HAM dibentuk untuk mengangani masalah pelanggaran HAM berat. Tapi belakangan, KKR dibubarkan karena merujuk pada Mahkamah Konstitusi, pembentukan lembaga itu tidak mengacu kepada UUD.

Akibatnya, kata dia, tidak ada satu lembaga yang tugasnya untuk mengatasi konflik horisontal yang terjadi di masyarakat. Nantinya, Dewan Kerukunan Nasional akan mengambilalih peran ini.

“Jadi setiap ada masalah-masalah konflik horisontal nanti bisa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat tidak harus lewat pengadilan,” ujarnya.

Padahal, kata dia, budaya penyelesaian konflik di Indonesia tidak harus melalui jalur pengadilan. Mantan Panglima ABRI ini menilai penyelesaian masalah lewat pengadilan merupakan budaya Barat.

“Yang sangat berat saja, bunuh membunuh di Papua saja ada musyawarah mufakat. Begitu ada acara bakar batu, makan bersama dengan membakar batu. Makanan ditumpuk di situ, selesai kok. Kita lupakan,” tuturnya.

Wiranto berharap nantinya Dewan Kerukunan Nasional dapat memfasilitasi seluruh konflik horisontal yang muncul.

“Supaya rukun, guyub, tidak terjadu satu konflik yang berkepanjangan,” ujarnya.