Beranda Nasional Politik Dinasti di OKU Harus Dihentikan

Politik Dinasti di OKU Harus Dihentikan

662
BERBAGI
Ilustrasi
alterntif text

Jakarta, Suarapelita.com – Pola dinasti politik kerap mengganggu berjalannya sistem politik di Indonesia. Kali ini fenomena itu muncul dan berkembang di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan.

Hal tersebut dikatakan Tokoh Mahasiswa yang berasal dari OKU Selatan, Riyan Hidayat, saat dihubungi awak media di Jakarta, Rabu (27/09).

“Pada dasarnya kita tidak mempermasalahkan dinastinya, tetapi lebih kepada sejauh mana OKU Selatan bisa berkembang dan mampu menjadi daerah yang maju.” ujar Riyan yang juga Presiden Mahasiswa UIN Jakarta ini.

Di sisi lain, Ia melanjutkan bahwa dinasti politik yang sedang di buat di daerahnya tersebut harus segera dihentikan karena terlalu banyak masalah negatifnya.

“Coba lihat, ketua DPRD-nya, Kepala Dinasnya, Kepala Rumah Sakitnya, dan pejabat lainnya adalah keluarga dan berhubungan dekat dengan Bupati. Dengan maraknya kedekatan keluarga tentu akan berdampak pada komunikasi politik yang berdampak buruk pada kebijakan yang dikeluarkan.” katanya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa dampaknya adalah banyak yang negatif. “Kita rasakan ketertinggalan daerah dalam banyak hal. Seperti akses jalan yang sulit, sempit dan rusak. Tingkat kriminalitas yang tinggi, pembegalan dan perampokan. Berbagai pelayanan dan fasilitas yang buruk dan kacau di berbagai instansi khususnya yang langsung saya alami ketika pulang di bidang kesehatan, kriminalitas dan pendidikan.” ungkapnya serius.

Selain Riyan, Rizky Sholeh, yang juga aktivis BEM dari Universitas Sriwijaya menambahkan bahwa kebebasan menyatakan pendapat di OKU Selatan masih jauh dari nilai-nilai demokrasi.

Menurut Rizky, Kita kerap melaksanakan aksi menyuarakan kepentingan masyarakat, misalnya masalah pembangunan Islamic Center. Namun, yang terjadi kemudian adalah pengejaran oleh preman terhadap massa serta pembungkaman oleh para pegawai yang sudah kenal dekat dengan massa.

“OKU Selatan masih jauh dari nilai-nilai demokrasi. Hal ini harus dihentikan karena tidak sesuai undang-undang yang mengatur tentang kebebasan berpendapat”. Tegas Rizky.

Diketahui sebelumnya, berbagai aliansi mahasiswa yang berasal dari OKU Selatan tengah konsolidasi untuk bersama menyuarakan kepentingan masyarakat OKU Selatan agar Pemerintah Pusat turun tangan dan memberikan perhatian terkait dampak dari dinasti politik yang terjadi.(fy)