Beranda Ekonomi Menko Ekuin Membedah Perjalanan Kebijakan Ekonomi Indonesia Dari 1945-2017

Menko Ekuin Membedah Perjalanan Kebijakan Ekonomi Indonesia Dari 1945-2017

486
BERBAGI
Peserta FGD Kemenko Ekuin
alterntif text

Jakarta, Suarapelita.com – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekuin) mengadakan Fokus Grup Discussion (FGD) untuk menbedah Perkembangan Kebijakan Ekonomi Indonesia 1945-2017. Dalam kegiatan tersebut, Museum Rekor Indonesia (MURI) juga memberikan piagam atas rekor infografik terpanjang tentang perjalanan ekonomi Indonesia 1945-2017. Tampilan visual berukuran 1,8 x 17 meter ini menjelaskan tentang sejarah perekonomian Indonesia pasca-kemerdekaan.

Focus Group Discussion (FGD) itu diikuti oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady, bersama dengan awak media di Hotel Ibis Bandung.

Setiap era pemerintahan memiliki tantangannya sendiri sehingga melahirkan respons kebijakan serta dampak yang berbeda.

“Seperti jaman Pak Soekarno di awal pemerintahan, yang lebih berfokus kepada kestabilan negara karena pada saat itu bangsa kita baru merdeka,” ujar Edy seperti di kutip dari situs ekoin.go.id, (01/10/2017).

Selanjutnya pada awal pemerintahan Soeharto, kondisi ekonomi sosial dan politik tidak kondusif. Pembangunan nasional dirancang dengan tiga landasan.

“Yang pertama stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pembangunan atau yang kita kenal sebagai Trilogi Pembangunan,” tambahnya.

Dan saat ini di era Presiden Joko Widodo mengusung program Nawacita. Adapun kebijakan-kebijakan itu antara lain mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur, postur APBN dirombak untuk mendukung kegiatan produktif, menciptakan terobosan untuk menarik investasi, serta mengatur kembali kebijakan-kebijakan ekonomi untuk mendorong efisiensi.

“Presiden selalu menekankan kita untuk jangan hambat investasi, sekarang sudah jamannya perizinan itu bunyinya jam, bukan mingguan atau bahkan bulanan dan tahunan. Maka dari itu deregulasi salah satu fokus kita, yang sudah diluncurkan melalui Paket Kebijakan Ekonomi. Setelah deregulasi selesai, eksekusi dan kita beri 3 jam,” tutupnya.