Beranda Metropolitan Kenaikan Tunjangan DPRD DKI Jakarta Akhirnya Disahkan

Kenaikan Tunjangan DPRD DKI Jakarta Akhirnya Disahkan

393
BERBAGI
alterntif text

Jakarta, Suarapelita.com – Setelah sempat tertunda, DPRD DKI Jakarta akhir­nya mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI Jakarta 2017 sebesar Rp71,89 triliun.

Di dalamnya telah termasuk estimasi anggaran kenaikan tunjangan buat anggota DPRD yang komponennya dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah No 18/2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat membenarkan komponen penaikan tunjang­an anggota dewan telah dima­sukkan ke APBD-P. Pun begitu, rincian nilainya belum diatur spesifik lantaran pergub terkait dengan penaik­an tunjangan anggota dewan belum diterbitkan.

Sebelumnya, ada nominal tunjangan yang membutuhkan lobi di antara kedua pihak: eksekutif dan legislatif. DPRD menekan agar tunjangan merek­a diloloskan. Lantaran pengesah­an APBD-P mendesak, Djarot meminta komponen penaikan tunjangan akhirnya dimasukkan ke APBD-P.

“Tadi dibicarakan (dengan DPRD). Saya bilang di situ, tolong dibedakan antara APBD-P dan pergub. Pergub belum sa­ya tanda tangani, tapi kita itu kan pakai sistem e-budgeting sehingga komponen tersebut harus dimasukkan. Tapi komponen yang dimasukkan harus komponen yang sesuai aturan. Kunci dulu di situ,” kata Djaro­t seusai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin.

Jumat (29/9) lalu, Djarot menolak menandatangani nominal yang diajukan DPRD soal penaikan tunjangan. Pada Jumat pagi itu pula, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyambangi ruang kerja Djarot.

Lalu sore harinya, giliran Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah bersama Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Michael Rolandi dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tuty Kusumawati gantian menyambangi ruang kerja Prasetio Edi.