Beranda Nasional Jokowi Kutip Data Tidak Akurat, KSPI Sebut Indonesia Darurat PHK

Jokowi Kutip Data Tidak Akurat, KSPI Sebut Indonesia Darurat PHK

450
BERBAGI
Ketua Umum KSPI, Said Iqbal
alterntif text

Jakarta, Suarapelita.com –  Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai dalam 3 bulan terakhir pada tahun 2017, setidak 50 ribu buruh sudah di PHK di berbagai sektor industri. Demikian disampaikan Presiden KSPI, Said Iqbal di Jakarta, Jum’at (6/10/2017).

Menurut Said Iqbal, gelombang PHK ini terjadi akibat menurunnya daya beli masyarakat, yang salah satunya disebabkan oleh adanya kebijakan upah murah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

KSPI membantah adanya pernyataan bahwa ada peningkatan lapangan kerja di sektor online.

“Dari data kami, sektor industri offline terjadi pemutusan hubungan kerja sebanyak 50 ribu orang. Sedangkan penyerapan kerja baru di bidang online hanya 500-an orang,” ujurnya.

Said Iqbal juga membantah pernyataan Rhenald Kasali yang mengatakan adanya peningkatan lapangan kerja di sektor online. Menurutnya, hanya berdasarkan apa yang diucapkan dia (Rhenald Kasali) yang hanya seorang ahli marketing, bukan ahli ekonomi marko.

Pernyataan itulah yang kemudian dikutip Presiden Joko Widodo dalam Rakernas KADIN, bahwa tidak ada penurunan daya beli.

“Bagaimana tidak ada daya beli, jika 50 ribu buruh di PHK di offline dan hanya 500-an orang tenaga kerja yang terserap di online,KSPI menolak keras terjadinya PHK di beberapa industri,” katanya.

Berdasarkan data yang dihimpun KSPI, di sektor energi/pertambangan PHK terjadi beberapa perusahaan seperti PT Indoferro (1.000), PT Indocoke (750), PT Smelting (380), PT Freeport (8.100). Di industri garmen ada PT. Wooin Indonesia, PT Star Camtex, PT Good Guys Indonesia, PT. Megasari, PT. GGI, total kurang lebih 3.000, di industri farmasi dan kesehatan antara lain PT Sanofi/Aventis (156), PT Glaxo (88), PT Darya Varia (40), PT Rache (400), PT Tempo Scan Pasific 95, telekomunikasi ancaman PHK teradi di Indosat, XL axiata, dan kemungkinan akan terjadi di sektor pekerja jalan tol.

KSPI berpendapat darurat PHK ini diakibatkan upah murah sehingga menurunnya daya beli masyarakat yang berdampak pada menurunnya konsumsi rumah rangga.

Oleh karena, puluhan ribu buruh di beberapa kota besar akan melakukan aksi besar-besaran pada tanggal 7 Oktober 2017, bertetapan dengan Hari Kerja Layak Internasional.

“Di Jabodetabek, aksi akan dipusatkan di Istana dan kantor Kementerian Ketenagakerjaan, sedangkan di kota-kota lain aksi akan dilakukan di kantor Gubernur masing-masih daerah,” kata Said Iqbal.

Beberapa kota besar yang akan melakukan aksi antara lain Bandung, Serang, Aceh, Batam, Medan, Lampung, Semarang, Surabaya, dan laim sebagainya.

Sehubungan dengan aksi tersebut, KSPI mengundang kawan-kawan Wartawan untuk melakukan peliputan dalam aksi tersebut. Adapun titik kumpul aksi di Patung Kuda/Kantor Walikota DKI Jakarta, jam 10.00 wib.(fy)