Beranda Politik Fraksi PPP Adakan FGD Tentang Tata Kelola Pergulaan Nasional

Fraksi PPP Adakan FGD Tentang Tata Kelola Pergulaan Nasional

719
BERBAGI
Suasana FGD Fraksi PPP
alterntif text

Jakarta, Suarapelita.com – Minggu lalu Fraksi PPP DPR-RI menggelar Focus Grup Discussion (FGD) tentang tata kelola pergulaan nasional dengan tema “Relefansi Industri Gula Rafinasi dalam regulasi Pergulaan Nasional yang pro-Ketahanan Pangan”. Turut hadir dalam acara yang bertempat di Ruang Rapat Fraksi PPP DPR-RI adalah Ketua Umum PPP. H. Ir. M M. Romahurmuziy,  Ketua Fraksi PPP DPR-RI, Dr. Hj Reni Marlinawati, Keynote Speaker, H. Iskandar D. Syaichu, Wakil ketua Fraksi PPP yang juga anggota Komisi VI DPR-RI, sedangkan narasumber yang hadir. Dr. Ir. Agus Wahyudi, Direktur Tanaman Semusim Direktorat Jenderal Perkebunan Kementrian Pertanian RI, Ir. Abdul Rochmi, Direktorat Jenderal Industri Makanan, Hasil laut dan Perikanan – Direktorat Jenderal Argo Kementrian Perindustrian, Drs. Asgar Ali Djuhaepa, MM – Ketua Umum Persatuan Tani Nusantara (PERTANU), Soemitro Samadikun – Ketua Dewan Pengurus Nasional Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Zulkifl Ketua Asosiasi Pengusaha Gula dan Terigu Indonesia (APEGTI) dan Irfan Pulungan SH. MH., sebagai pakar hukum.

Dalam sambutannya, Ketua Fraksi PPP DPR-RI, Dr. Hj Reni Marlinawati mengatakan, acara FGD ini merupakan inisiatif yang dilakukan PPP mencermati nasib para petani tebu nasional yang sangat dirugikan oleh maraknya importasi gula rafinasi yang justru merembes ke pasar-pasar tradisional sehingga produksi gula tebu rakyat banyak menumpuk di gudang-gudang Bulog,” ujurnya di Jakarta, Sabtu (07/10/2017)

Ia juga menjelaskan bahwa tujuan FGD yang bertajuk gula rafinasi ini dilakukan agar PPP dapat menerima pandangan, pendapat dan masukan dari para stakeholder pergulaan nasional untuk dirumuskan menjadi usulan PPP kepada pemerintah,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Tani Nusantara (PERTANU), Drs. H. Asgar Ali Djuhaepa juga menjelaskan dengan tegas 6 point yang dirumuskan oleh PERTANU terkait gula persoalan gula nasional yaitu: (1) Optimalisasi lahan-lahan yang pernah ditanami tebu; (2) Efisiensi pabrik-pabrik gula bebasis tebu rakyat milik BUMN dengan melakukan recondition; (3) Penambahan pabrik gula; (4) Membuat pabrik gula mini dengan kapasitas 15 ton per hari; (5) Izin pendirian pabrik gula harus diberikan kepada asosiasi petani sebab langsung mewakili para petani bukan kepada asosiasi pengusaha; (6) peningkatan kualitas bibit tebu, (7) Pemerintah harus berani dan tegas menyikapi konglomerasi yang memonopoli bisnis gula nasional sehingga ada tatakelola gula nasional yang lebih baik agar para petani dapat sejahtera dan produsen tetap mendapat keuntungan serta industri gula dapat tumbuh dengan tetap memegang nilai-nilai ketahanan pangan yang intinya adalah menyejahterakan petani.” Tuturnya.

Dalam acara tersebut Ketua Umum PPP, M. Romahurmuziy, juga memberikan tanggapannya bahwa Fraksi PPP mencermati polemik importasi rafinasi, penumpukan gula petani di gudang-gudang Bulog, merembesnya gula rafinasi ke pasar tradisonal yang merugikan petani, kondisi pabrik-pabrik gula tanah air yang sudah tua dan protes-protes yang dilakukan para petani tebu yang menuntut kesejahteraan, sehingga Fraksi PPP berinisiatif agar FGD tentang tata kelola pergulaan nasional ini harus dilakukan. Beberapa point konstuktif yang ditekankan oleh Ketua Umum Partai berlambang Ka’bah tersebut adalah “(1) Pembagian Gula Kristal Putih (GKP) dan Gula Kristal Rafinasi (GKR) di seluruh dunia hanya ada di Indonesia; (2) Semua proses rafinasi semestinya bisa dilakukan di Pabrik Gula (PG) tebu, kenapa harus dibedakan? (3) Mestinya insentif untuk impor raw sugar diberikan kepada pabrik gula berbasis tebu. Di Indonesia, Insentif impor raw sugar justru diberikan kepada pabrik rafinasi yang tidak menyerap tebu petani; (4) Sejarah pabrik gula berbasis tebu sudah sejak 1830 (187th), kapasitas terpasang terus menurun. Saat ini tinggal 45 pabrik dengan kapasitas giling 5jt ton/th. Sementara pabrik rafinasi berdiri pertama 2003, saat ini sdh 10jt ton, hanya dimiliki 6 konglomerat; (5) Konsumsi GKP hanya 2,7jt ton per tahun naiknya sedikit-sedikit. Sementara rafinasi dari tiada permintaan 2002, saat ini sdh 3,5jt ton; (6) PG tebu alami 2 inefisiensi kronis: inefisiensi tanam dan inefisiensi pabrik. Tanam, karena keprasan tebu selalu lebih dari 4 kali. Bongkar ratoon sangat terbatas; Mesin karena: mesinnya sangat tua; dan giling hanya 90-150 hari dari idealnya 300 hari. Idle capacity ini mestinya diisi giling raw sugar,” katanya

Dia juga merekomendasikan agar revitalisasi PG berbasis tebu mutlak dilakukan, karena hal ini sejalan dengan rekomendasi Panja Gula yang dilakukan oleh Komisi IV DPR RI pada periode lalu, yang menghasilkan rekomendasi diantaranya: Melakukan revitalisasi pada industri gula berbasis tebu,Mewajibkan pabrik gula rafinasi untuk membangun kebun tebu dan Menerapkan sanksi jika tidak melakukannya, Menetapkan HPP gula petani yang wajar dan menguntungkan petani. Dengan tegas Romahurmuziy menyatakan bahwa ke depan, untuk rafinasi jangan ada lagi, bila perlu stop impor gula rafinasi.” Pungkasnya.