Beranda Hukum Lingkaran Panas Tindak Pidana Korupsi

Lingkaran Panas Tindak Pidana Korupsi

463
BERBAGI
E-KTP
KPK akan umumkan tersangka baru dalam kasus E-KTP
alterntif text

Jakarta,Suarpelita.com – Belakangan ini Kita disajikan berbagai berita ‘OTT KPK’. Hal ini kerap terjadi dan seperti menjadi berita mingguan. Kita tidak mengatakan bahwa KPK hari ini seperti ingin menunjukan taji-Nya, pasca ribut-ribut di Senayan, seakan KPK ingin memberikan pesan Kepada publik bahwa mereka adalah yang terbaik dalam hal Pemberantasan Korupsi.

Demikian di katakan Presidium Mabes Anti Korupsi (MAK), Rahman Latuconsina, SH. Kepada awak media di Jakarta, Ahad (08/10).

Rahman menilai, Toh OTT recehan ini cukup menghibur ketika publik kecewa karena Aktor Utama Koruptor E-KTP lolos. OTT ini bisa meninabobokan Publik ketika tuntutan Penuntasan Kasus Korupsi besar belum juga menyentuh akar. Kita tidak mengatakan demikian, walau realitanya seperti itu.

LINGKARAN PANAS TINDAK PIDANA KORUPSI

Menurut Rahman, Jika pada Tindak Pidana Peredaran Narkotika terdapat lingkaran setan maka hari ini kami juga ingin mengatakan demikian pada Kasus Tipikor atau Tindak Pidana Korupsi.

Oleh karena itu Rahman menilai, Pada kejahatan Narkoba, ada lingkaran Setan dimana Indonesia tidak bisa lepas dari Para _oknum_ Petugas serta Penegak supremasi Hukum yang menjadi back up. Sudah berapa banyak (maaf_red) Oknum TNI dan Polri yang masuk dalam lingkaran setan ini???

Begitu juga pada Kejahatan Korupsi, tambah Rahman, Ada Oknum Pengadil dan jajarannya yang masuk dalam lingkaran panas kejahatan tindak pidana korupsi. Ini memang sudah menjadi bola setan. Tengok lah sudah berapa banyak oknum Hakim, Jaksa bahkan Panitera dan Pengacara yang terjerat dalam lingkaran panas ini.

“Kedua hal diatas terjadi karena tidak lepas dari pusaran Uang yang berputar yang kemudian bisa menjadi candu.”ungkapnya

HUKUM MATI BAGI KORUPTOR

UU Tipikor hari ini memang mencantumkan Hukuman Mati pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi namun dengan bebagai alasan Politik, HAM dan sebagainya Hakim seperti enggan memutuskannya.

Sebab kata dia, Sejarah belum pernah mencatat Pelaku Kejahatan Korupsi di Hukum Mati. Hal ini yang kemudian tidak pernah menjadi momok dan memberikan efek jera bagi para penggiat Korupsi. “Lemahnya mental pembasmi Korupsi malah kerap menjadi salah satu sisi bagi penikmat kejahatan ini untuk melakukan manuver guna membebaskan diri.”

“Sudah seharusnya Hukuman Mati bagi Para Koruptor menjadi Alternatif atas maraknya Kasus Korupsi.”tegas Rahman.

Hal ini memang bertetangan dengan HAM dan UUD 1945, namun Indonesia tidak punya pilihan guna menghancurkan lingkaran panas kejahatan tindak Pidana Korupsi. Klausul Hukuman mati pada UU Tipikor sudah seharusnya diterapkan karena sudah menjadi kebutuhan mendesak saat ini.

“Bayangkan dimana Rasa Keadilan Kita ketika korupsi puluhan bahkan ratusan milyar hanya di Hukum 3-4 tahun, sedangkan para pelaku kriminal lain mendapatkan Hukuman yang lebih berat. Jelas ini menyayat rasa keadilan.”kesal Rahman.(fy).