Beranda Opini Gurita Korupsi SKK Migas

Gurita Korupsi SKK Migas

454
BERBAGI
alterntif text

Suara Redaksi, Suarapelita.com – Gurita korupsi di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tidak mampu di jamah oleh penegak hukum. Sebut saja mulai kasus suap hingga korupsi dan pencucian uang dalam penjualan kondensat yang melibatkan PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) dan SKK Migas pada 2009.

Kasus yang menurut laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah merugikan negara menurut perhitungan perkiraan kerugian negara (PKN) kasus ini sebesar 2,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp35 triliun hingga kini tidak kunjung jelas arahnya.

Sebelum itu, pada rentang waktu di tahun 2012 lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menemukan adanya adanya kontraktor migas  yang memanipulasi perhitungan senilai US$ 1,7 miliar (Rp 16,1 triliun). Tak hanya itu, hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah pusat 2010 menunjukkan adanya kekurangan bayar pajak kontraktor migas senilai Rp 5,24 triliun.

Selain itu juga pada tahun 2011 lalu, KPK juga mengungkapkan adanya 14 perusahaan asing di sektor minyak dan gas (migas) yang tidak pernah membayar pajak selama puluhan tahun. Akibatnya, negara dirugikan hingga lebih dari Rp 1,6 triliun. Juga, pada tahun 2011 lalu, KPK juga mengendus dugaan korupsi senilai Rp 76 milyar terkait penyewaan gedung kantor BP Migas. Namun temuan tinggal temuan yang tidak pernah berujung ke meja hijau.

Kehebatan SKK Migas memang tidak diragukan, skandal demi skandal tidak pernah terungkap secara terang benerang. Lembaga tersebut memang sejak lama sudah dijadikan sapi perah para pejabat negeri ini sehingga jangan heran jika SKK Migas lembaga kebal hukum.

Kini pada tahun 2017, ada anggaran SKK Migas yang sangat mentereng padahal jika dilihat dari hasil kerjanya sangat nihil. Lembaga yang dipimpinan Amin Sunaryadi mempunyai anggaran sebesar Rp9.994.800.000,00 hanya untuk belanja konsumsi snack dan makanan di kantor SKK Migas. Luar biasa…..!

Anggaran sebesarnya itu tentu tidak wajar dan patut diduga pemborosan atau sama saja dengan menghambur hambur uang negara yang hanya bikin kenyang perutnya para pegawai SKK Migas di Kantor Pusat. Anggaran sebesar Rp9.9 miliar adalah anggaran per tahun, maka dalam satu bulan bisa menghabiskan Rp832.900.000,00.

Kondisi ekonomi negara yang sedang tidak sehat malah ada institusi negara menghambur-hamburkan uang dan penegak hukum harus mengawasi penggunaan nya. Sangat mustahil uang sebesar itu hanya di gunakan untuk biaya makan dan snack, jangan sampai ada udang di balik kodok. (rds)