Beranda Daerah BEM SI Minta Gubernur Baru Tegas Menolak Pulau Reklamasi Dilanjutkan

BEM SI Minta Gubernur Baru Tegas Menolak Pulau Reklamasi Dilanjutkan

413
BERBAGI
alterntif text

Jakarta, Suarapelita.com – Puluhan Massa dari Aliansi BEM Seluruh Indonesia Wilayah Se Jabodetabek-Banten mengelar Aksi unjuk rasa di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, (16/10). Mereka menolak dilanjutkannya reklamasi Teluk Jakarta dikarenakan mega proyek ini bermasalah dan mengancam kehidupan masyarakat pesisir teluk Jakarta.

Muhammad Rijalul Afif selaku koordinator aksi mengatakan bahwa, Pilkada DKI Jakarta menjadi perhatian penting, karena letak strategis kota Jakarta sebagai ibu kota negara serta berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta menjadi suatu indikator dalam perbaikan Jakarta dan Indonesia.

“Ketika janji telah terucap oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terplih dalam kontestasi pilkada yang lalu, maka rakyat Jakarta dan Indonesia menunggu realisasi janji dilaksanakan sebaik-baiknya untuk membangun masyarakat dan kota yang maju, adil, dan beradab, sesuai dengan janji pada saat pilkada berlangsung,” ujarnya.

Dikatakan Afif, Mahasiswa sebagai social control menunjukan komitmen dan konsistensinya untuk menjadi mitra kritis Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam setiap kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022.

Selain itu, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia wilayah Jabodetabek-Banten juga mengajukan 10 point kontrak politik antara Mahasiswa dan Gubernur serta Wakil Gubernur yang isinya :

Pertama, Bersikap terbuka terhadap kritik dan tidak fobia terhadap gerakan mahasiswa serta bersedia mengadakan diskusi terbuka secara langsung bersama mahasiswa sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali

Kedua, Merealisasikan janji kampanye untuk kepentingan rakyat Jakarta dan rakyat Indonesia.

Ketiga, Meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil dengan memperbanyak lapangan pekerjaan dan mengurangi kesenjangan ekonomi

Keempat, Mengedepankan aspek kemanusiaan dan keadilan serta menjamin hak-hak kaum difabel di DKI Jakarta

Kelima, Meghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta

Keenam, Meningkatkan kualitas, pemerataan dan kesejahteraan pendidikan di DKI Jakarta

Ketujuh, Menolak keras adanya penggusuran di wilayah kota DKI Jakarta

Kedelapan, Melakukan pembenahan terhadap transportasi publik dalam mengurangi kemacetan di DKI Jakarta

Kesembilan, Berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan kota yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme

Kesepuluh, Menyelesaikan masa jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta

Mereka juga mendesak agar Presiden Joko Widodo untuk menyatakan sikap tegas menolak reklamasi.

“Kami minta agar Presiden Jokowi menyatakan dengan tegas menolak reklamasi yang hanya akan menguntung kapitalis,” ujar Afif dalam orasinya.(Wawan)