Beranda Hukum Ustadz Alfian Tanjung Bacakan Nota Eksepsi Sebut Dakwaan JPU Tidak Jelas

Ustadz Alfian Tanjung Bacakan Nota Eksepsi Sebut Dakwaan JPU Tidak Jelas

269
BERBAGI
USTADZ ALFIAN TANJUNG
alterntif text

Jakarta, Suarapelita.com – Penasehat Hukum Ustadz Alfian Tanjung membacakan nota keberatan/eksepsi terhadap dakwaan yang dituduhkan kepada Ustadz Alfian Tanjung karena tidak jelas.

Begitu di katakan Tim Advokasi Ustadz Alfian Tanjung (TAAT), Ahmad Midan, S.H, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (03/01/2018).

Menurutnya, Sistem hukum di Indonesia sangat lemah maka dari itu rentan terhadap berbagai permasalahan kasus pelanggaran hukum sampai dengan kasus pelanggaran HAM begitu juga dengan dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa ini adalah tuduhan yang tidak jelas.

“Berdasarkan pasal 27 ayat 3 UU RI tahun 2016 Eksepsi akan dapat dilakukan karena kasus harus jelas dan dakwaan juga jelas serta kasus dakwaan Ustadz Alfian Tanjung ini adalah tidak jelas maka Hakim Ketua tidak berhak untuk memutuskan perkara ini,” katanya.

Sekain itu, Surat dakwaan harus jelas mengenai dakwaan yang telah dituduhkan kepada terdakwa dan bahwa surat dakwaan itu tidak jelas maka surat dakwan itu harus dibatalkan demi Hukum. Agar Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat yang jelas terkait denga surat dakwaan ini.

Maka dari itu, Setelah melihat surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum maka kami Tim Advokasi Ustadz Alfian Tanjung (TAAT) menyampaikan PN Jakarta Pusat tidak berhak mengadili perkara ini. Sebab kata dia, Pengadilan Negeri berhak mengadili apabila kasus tersebut berada dalam wilayahnya, tempat tinggal terdakwah tidak berada didalam wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sementara, Didalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum tidak menentukan tempat kasus yang dilakukan seperti yang telah dituntutkan kapada terdakwah yang berada di Manteng 58, Jakarta Pusat.

Pasalnya, Dalam media online yang telah ditulis oleh terdakwa yang berisikan bahwa PDI P adalah PDI P yang merupakan 87% adalah kader PKI yang mengangkat Caleg non muslim tersebut tidak menyebutkan tempat sesuai dengan wilayah hukum PN Jakpus dan hal ini tidak berhak kasus ini diadili di PN Jakpus, oleh karena itu Majelis Hakim kami meminta agar tidak memutuskan perkara ini di PN Jakpus.

“Surat dakwaan tidak dapat diterima karena telah cacat formal dan surat dakwaan harus dibatalkan dan Hakim mempertimbangkan hal tersebut dan selanjutnya mengambil keputusan terkait dakwaan ini,” harapnya.

TAAT Menilai, Surat dakwaan telah melanggar pasal 143 ayat 2A yang didalamnya tidak terdapatkan gelar serta nama terang lengkap dari terdakwa maka dari itu kasus ini tidak dapat diperkarakan.

Menurutnya, Kekeliruan ini adalah kekeliruan yang fatal serta cacat demi hukum terbukti isi dalam surat dakwaan tersebut tidak jelas dan alasan salah ketik itu tidak dapat dibuat alasan serta pengadilan tidak berhak menerima kasus ini atau pengadilan tidak boleh menerima ini atau surat Jaksa Penuntut Umum batal karena Jaksa Penuntut Umum tidak menerankan alamat lengkap dakwaan yang telah dilakukan oleh terdakwa Ustadz Alfian Tanjung.

TAAT menegaskan, Surat Dakwaan harus dibatalkan karena pelapor tidak mempunyai legalstanding, ketentuan umum harus diterakan sesuai dengan dakwaan yang telah dituduhkan kepada terdakwah. Sebab kata dia, Dalam perkara ini orang yang telah dirugikan secara umum dalam setiap kasus adalah orang yang dirugikan bukan orang lain.

Terkait kasus ini menurut TAAT, yang dicemarkan adalah PDI P dan seharusnya yang melaporkan kasus ini adalah Ketua Umum PDI P atau Sekertaris Jendral PDI P, tetapi dalam hukum pengadilan yang berlaku sesuai dengan hukum di Indonesia PDI P adalah bukan nama perorangan tetapi adalah instasi/Partai Politik yang dimana sesuai hukum yang berlaku tidak dapat dipermasalahkan/diperkarakan.

“Kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kasus ini,” tegasnya.

Selain itu pihaknya juga meminta kepada Majelis Hakim untuk memindahkan terdakwa dari Mako Brimob ke Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Jakarta Seperti Cipinang karena kami kesulitan untuk berkomunikasi dengan terdakwa terkait kasus ini.(RKN)